Komisi IX DPR Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pekerja Migran

TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memperbaiki tata kelola dan memastikan sistem pelindungan yang baik sebelum kembali mengirim pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Pemerintah berencana mencabut moratorium pengiriman PMI ke negara tersebut pada Maret ini.
 
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan, pencabutan moratorium harus didukung dengan perbaikan tata kelola yang memastikan hak-hak PMI terpenuhi dan pelindungan lebih optimal. Komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial itu khawatir program perbaikan tata kelola dan pelatihan PMI yang disediakan pemerintah masih terbatas.
 
“Dikhawatirkan ini asal buka moratorium. Sementara, belum ada perbaikan tata kelola. Pemerintah harus menunjukkan keseriusannya dengan menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar membuka kembali pengiriman tanpa kesiapan,” ujar Ed...